Salah satunya lewat permainan kata-kata di iklan-iklan. Calon konsumen digiring untuk mempercayai kebenaran iklan tersebut. Faktanya, apa yang dipromosikan tak sesuai dengan kenyataan.
Masyarakat yang ’gila’ komunikasi, benar-benar dimanfaatkan para provider ini. Di sinilah, pada akhirnya hak-hak konsumen diabaikan. Undang-undang konsumen memang ada, tapi para provider ini tidak pernah kena jeratan hukum.
Pemerintah juga abai dengan perlindungan konsumen ini. Tak heran, jika keluhan mengenai provider nakal tetap ada dan muncul di berbagai media massa.
Salah satu upaya meredam menjamurnya penipuan yang dilakukan para provider lewat permainan kata-kata di iklan-iklan tersebut, harus muncul tekad dan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Mereka hendaknya lebih cerdas. Sudah waktunya masyarakat bergerak secara kolektif, jangan sendiri-sendiri. Bila hanya menerima dan diam saja, perubahan menuju perbaikan tidak akan pernah terwujud.
Ketika muncul kekecewaan, masyarakat yang bertindak individual akan tergusur dan tak dianggap. Berbanding terbalik, jika masyarakat secara bersama-sama melakukan tuntutan secara massal. Seperti berdemo, bahkan jika perlu melakukan pemboikotan terhadap provider yang merugikan.
Selain itu, media massa sebagai salah satu perantara pesan, harus pula bertanggung-jawab. Alangkah bijaknya bila media massa (cetak dan elektronik) lebih ketat lagi menampilkan iklan. Dan, iklan sebaiknya mendidik masyarakat, bukannya menjerumuskan apalagi menipu.
Prof Dr Deddy Mulyana, MA, Pakar Komunikasi Unpad
Tidak ada komentar:
Posting Komentar