PLN Agar Lebih Transparan

DI lapangan, kita memang sering menemukan pegawai PLN ‘nakal’ yang kerap memeras konsumen. Bahkan, pemerasan terjadi hanya berdasarkan kesalahan kecil, seperti tunggakan tagihan listrik. Dan, intimidasi tersebut biasanya meruncing kepada ancaman pemutusan aliran listrik secara sepihak.
Apa pun alasannya, pemutusan dan pemadaman listrik sangat merugikan konsumen, karena hak-hak konsumen dikurangi. Bahkan untuk masalah pemadaman, seringkali pihak PLN sebagai penentu kebijakan, tidak memberitahukan terlebih dahulu perihal pemadaman, kapan waktunya, di daerah mana pemadaman terjadi serta berapa lama waktunya. 
Karenanya, bukan hanya kenyamanan yang hilang. Tapi, hak-hak mereka sebagai konsumen serasa dirampas oleh PLN. Secara garis besar, YLKI sebagai lembaga perlindungan konsumen, hadir untuk menangani keluhan-keluhan warga, yang merasa dirugikan oleh tindak-tanduk PLN. 
Secara mekanisme, YLKI menampung berbagai keluhan warga agar nantinya diproses dan ditindaklanjuti kepada PLN untuk diselesaikan. Sedangkan, untuk warga yang tidak melaporkan kasusnya kepada YLKI, seringkali YLKI menjemput bola untuk menjaring berbagai macam keluhan masyarakat tentang kurang maksimalnya pelayanan yang PLN berikan.
Sebagai jembatan penghubung, YLKI bekerja sama dengan PLN seringkali mengadakan seminar penyuluhan dan tanya jawab dengan masyarakat, agar masyarakat dapat mengenal lebih jauh mengenai PLN, serta dapat mengeluarkan semua keluhan yang dipendamnya.
Sebagai langkah lanjutan, YLKI menghimbau kepada PLN untuk lebih transparan, karena hak-hak konsumen dilindungi secara normatif. Secara kebijakan, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi bertanggung-jawab mengontrol kinerja PLN, jika kinerja PLN kurang bagus atau buruk, Dirjen berhak menjewer bahkan memberikan peringatan keras terhadap pihak PLN.  

Tulus Abadi, Ketua YLKI