KONDISI air tanah di Jakarta memprihatinkan. Hampir di semua wilayah di Jakarta, kualitas airnya buruk. Sebagai perbandingan, pada 2007 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) DKI Jakarta mencatat 70% air tanah di Jakarta dalam kondisi memprihatinkan. Air tanah tercemar berbagai limbah.
Saya rasa, dengan tingkat pengelolahan limbah yang buruk di Jakarta seperti saat ini, angka fantastis seperti itu tak mengherankan. Seperti pengolahan limbah domestik yang berasal dari limbah rumah tangga. Cara pembuangan limbah yang sembarangan, menjadi hal yang harus diperhatikan. Lalu limbah dari industri, perhotelan, dan rumah sakit, dan media lingkungan pembuangan- seperti ke dalam sungai atau pun di gelontorkan ke dalam tanah, tanpa tahap penyaringan, menjadikan pencemaran semakin hebat.
Hal ini kian buruk, dengan penggunaan tekhnologi spiteng yang warga Jakarta gunakan selama ini. Hampir 90% warga Jakarta menggunakan spiteng untuk menampung kotoran. Karenanya limbah kotoran tersebut langsung meresap ke dalam tanah. Seharusnya limbah-limbah tersebut diakumulasikan di suatu tempat, untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti pupuk misalnya. Namun, peran serta pemerintah untuk menyediakan teknologinya sangat dibutuhkan. Soalnya, akan sulit bagi masyarakat bila harus mengolah limbah tersebut secara personal.
Setali tiga uang dengan air tanah, kualitas air PDAM yang sampai ke pelanggan juga dinilai kurang baik. Air PAM dari pusat mungkin bersih, namun dengan teknologi yang PDAM gunakan, yakni mengalirkan air melalui pipa-pipa lama -bahkan mungkin masih ada pipa peninggalan Belanda- yang di tanam di dalam tanah, memungkinkan air yang sampai ke pelanggan sudah terkontaminasi berbagai bakteri. Salah satunya bakteri ekoli yang menjadi penyebab diare dan disentri.
Dengan fakta-fakta tak terbantahkan tersebut, rasanya tak aneh bila air bersih yang selama ini warga Jakarta konsumsi sudah buruk. Baik air tanah maupun air PDAM sudah tak layak untuk digunakan sebagai air minum. Harusnya ada agenda khusus yang membahas masalah ini.
Pemerintah jangan hanya berada di belakang layar. Pemerintah harus memberikan penjelasan kepada masyarakat, bagaimana kondisi air tanah saat ini. Pemerintah harus memberikan dorongan dan mengkoordinir masyarakat agar lebih mencintai lingkungan, tentunya dengan mengolah limbah.
Selamet Daroyni, Direktur Eksekutif WALHI Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar