Pengembang Bisa Lepas Tangan

BANJIR yang melanda perumahan, tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pengembang. Soalnya, tak ada pengembang yang membangun perumahan di daerah rawan banjir, karena berisiko tidak laku. Namun, boleh jadi, si pengembang tidak memperhitungkan kalau dalam sekian tahun ke depan, lokasi perumahan yang tadinya bebas banjir menjadi langganan banjir.
Artinya, di awal pembangunan perumahan itu, jika pengembang mengantongi IMB, izin lokasi, sumur resapan, dan yang lain-lainnya, maka ketika terjadi banjir di kemudian hari, hal itu bukan kesalahan pengembang. Kecuali, di awal pembangunan, semua persyaratan pembangunan sebuah perumahan tidak dipenuhi pengembang.
Sejak awal, memang pengembang harus memenuhi sejumlah kewajiban. Misalnya, jika drainase kurang dalam atau kurang luas, pengembang wajib memperbaikinya. Kewajiban lainnya adalah, pengadaan sumur resapan. Namun, perlu dicek, apakah sumur resapannya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Soalnya, tak sedikit pengembang nakal, yang tidak mentaati ketentuan.
Di lain pihak, pemerintah harus juga ikut bertanggung-jawab, manakala ada perumahan yang kebanjiran. Alasannya, pemerintah yang memberikan izin kepada pengembang untuk pembangunan perumahan. Artinya, ketika memberi izin, pemerintah tidak memperhitungkan secara betul, bagaimana masa depan daerah yang dijadikan lokasi perumahan itu.
Nah, sekarang sudah telanjur sejumlah perumahan terendam banjir. Lalu apa solusinya? Yang jelas, dibutuhkan penyelesaian secara menyeluruh, tidak sebagian-sebagian. Artinya, pihak terkait di pemerintahan pusat, provinsi, pemda, sampai ke pemerintahan kota, perlu duduk bersama. Bila penyelesaian banjir ini dilakukan secara konseptual dan implementasinya disegerakan, yakinlah persoalan banjir ini bisa diatasi. 

Erwin Kallo Praktisi Hukum Properti/ LBH Konsumen Properti