UNTUK mengatasi kemacetan di wilayah DKI Jakarta, tidak hanya menerapkan satu kebijakan yaitu memajukan jam masuk anak sekolah dari jam 06.45 WIB menjadi 06.30 WIB. Namun, masih ada kebijakan lain yang bisa diterapkan. Di antaranya membatasi jumlah kendaraan bermotor pribadi dan memperbaiki sistem transportasi massal, agar masyarakat tidak segan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
Untuk melancarkan peraturan baru ini, pemerintah memang perlu menyediakan bus sekolah dalam jumlah yang cukup untuk para pelajar. Namun, karena tingkat kemacetan belum sepenuhnya terurai, bisa saja pengadaan bus sekolah menjadi mubazir. Soalnya, tak tertutup kemungkinan bus terjebak macet. Siswa tetap telat sampai di sekolah.
Wajar, jika kemudian penerapan jam masuk anak sekolah yang dimajukan, tidak terasa akibat positifnya. Targetnya untuk mengatasi kemacetan belum sepenuhnya tercapai.
Untuk saat ini, menurut saya, sebaiknya kita lihat dulu seberapa besar perkembangan yang akan terjadi dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini. Sebaiknya, pemerintah melakukan evaluasi. Pertanyaannya sederhana, apakah kebijakan memajukan jam masuk anak sekolah itu efektip atau tidak?
Prof Eko Prasojo Pakar Pemerintahan Daerah dari UI
Minggu, 01 Februari 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Pengikut
Arsip Blog
-
▼
2009
(135)
-
▼
Februari
(55)
- Mintalah Kepastian Pengembang
- Air Tanah Jakarta Tercemar
- Maskapai yang Baik Memiliki ‘Awareness’
- Tarif dan Pemantauan Kualitas Layanan
- BRTI Mengawasi Penentuan Tarif Selular
- Masyarakat harus Berani Mengkritik
- Jika Kecewa, Beritahu Bank Terlebih Dulu
- Perlakukan Konsumen Lebih Manusiawi
- Tak Usah Bingung Soal Puyer
- Pelayanan Masih Terbatas
- Konsumen Tidak Dirugikan
- Konsumen Berhak Memilih
- Seharusnya Pemerintah Mengantisipasi
- Pengembang Harus Bertanggung Jawab
- Selesaikan Dulu Kewajiban
- Penerbangan Indonesia Mulai Membaik
- Hak Konsumen Lebih Diutamakan
- Konsumen Berhak Menerima Informasi Jujur
- Keluhan Cermin Manajemen Buruk
- Pelanggan Beri Peluang Terjadinya Pungli
- Keluhan Cermin Manajemen Buruk
- Pelanggan Beri Peluang Terjadinya Pungli
- Banyak Pelanggaran Klausula Baku
- Gagasan yang tak Realistis
- Masyarakat Butuh Asuransi Jiwa
- Sulit Memperbanyak Taman Kota
- Fasilitas di Lahan Sisa
- Masyarakat Diminta Selektif
- Pelanggan Berhak Meminta Bantuan
- Jangan Sungkan Bertanya
- Maskapai Tetap Penentu Tarif
- Lebih Transparan dan Tingkatkan Mutu Layanan
- Masyarakat Berhak Menuntut
- Perlu Pembatasan Jumlah Kendaraan
- Transparansi Informasi Diutamakan
- Segera Bentuk Badan Penyelamatan Kelistrikan
- Kerja Sama Semua Pihak Harus Jalan
- Transparansi Informasi Diutamakan
- Segera Bentuk Badan Penyelamatan Kelistrikan
- Kerja Sama Semua Pihak Harus Jalan
- Penerapan Undang-Undang Belum Optimal
- Wujud Jemput Bola Kepolisian
- Selain Menabung, Jadilah Nasabah Asuransi
- Pemkot Harus Libatkan Masyarakat
- Setiap Bangunan Harus Memiliki IMB
- Pemkot Khianati Masyarakat
- Laporkan dan Adukan Petugas Nakal
- Keluhan Jangan Membudaya
- Kelemahan Umum CDMA
- Konsumen Berhak Menggugat
- Pengembang Bisa Lepas Tangan
- Perlu Kebijakan Baru
- Optimalkan Sarana Transportasi
- Perlu Kebijakan Lain
- Keputusan Ada Pada Konsumen
-
▼
Februari
(55)
Mengenai Saya
- Suara Kita Merdeka
- Jakarta, DKI, Indonesia
- Blog ini untuk mereka yang BERPIKIR BERSIKAP BERSUARA MERDEKA

Tidak ada komentar:
Posting Komentar